Asas domisili adalah asas pengenaan pajak yang didasarkan pada tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Dalam asas ini, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan wajib pajak, baik yang diterima atau diperoleh di negara tersebut maupun di luar negeri.
Asas domisili didasarkan pada tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Domisili adalah tempat tinggal yang menetap, baik di dalam maupun di luar negeri, yang menjadi pusat kediaman dan kehidupan ekonomis, sosial, dan budaya.
Indonesia menganut asas domisili dalam sistem perpajakan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
Berdasarkan UU PPh, wajib pajak dalam negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang memiliki basis kediaman di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.
Asas domisili memiliki beberapa keuntungan dan kerugian.
* Asas domisili dapat mencegah wajib pajak untuk menghindari pajak dengan menempatkan domisili di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.
* Asas domisili dapat memberikan keadilan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari berbagai negara.
* Asas domisili dapat menimbulkan kesulitan dalam menentukan domisili wajib pajak, terutama bagi wajib pajak yang memiliki tempat tinggal di beberapa negara.
* Asas domisili dapat menimbulkan beban pajak yang tidak merata bagi wajib pajak, karena wajib pajak dengan penghasilan yang sama dari berbagai negara dapat dikenakan pajak dengan tarif yang berbeda.
Asas domisili adalah salah satu asas pengenaan pajak yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Asas ini memiliki beberapa keuntungan dan kerugian, yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam menentukan kebijakan perpajakan.
EmoticonEmoticon